Firli memandang, formulasi itu perlu dilaksanakan karena modus, tipe, wujud dan rupa korupsi yang terjadi di Tanah Air semakin berkembang.
"Tipe korupsi sering kali berkembang baik modus, tipe, wujud, dan ternyata. Tetapi dalam tahapnya, korupsi dapat kita bagi jadi tiga," tutur Firli pada acara Kick Off G20 Anti-Corruption Working Grup, Jumat (4/3/3022).
Firli menjelaskan, tiga tingkatan korupsi yang sekarang ada ialah pre-modern corruption, kekinian corruption, dan post kekinian corruption.
Walau begitu, ketua KPK itu tidak memberikan keterangan secara terinci bagaimana praktek dari 3 tingkatan itu.
Tetapi, kata Firli, KPK sudah membuat peta jalan atau roadmap untuk pembasmian korupsi sampai 2045 kedepan.
Bekas Kapolda Sumatera Selatan ini memiliki pendapat, peta jalan itu wajib untuk merealisasikan kemauan Indonesia bebas dari korupsi dan jadi kemampuan ekonomi paling besar.
Tetapi, tutur ia, kemauan ini baru dapat diwujudkan saat praktek korupsi di Indonesia dapat ditiadakan.
"Tahun 2045 jadi penting untuk kita karena kita ingin Indonesia jadi satu kemampuan ekonomi paling besar di dunia. Kemampuan ekonomi paling besar ini dapat kita raih jika kita sanggup menangani masalah berkebangsaan terhitung persoalan korupsi," terang Firli.
Firli menjelaskan, roadmap pembasmian korupsi telah tersusun dalam Taktik Nasional Pembasmian Korupsi (Stranas PK).
Menurut dia, beberapa visi seperti lakukan pengajaran antikorupsi, membenahi mekanisme, sampai menangani aktor korupsi secara seimbang sudah dimuat didalamnya.
Bahkan juga, di bagian pengusutan KPK lakukan pemantauan secara professional dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Dan paling akhir yang juga sangat penting ialah kita memahami dunia sekarang ini tengah hadapi satu kritis sumber daya alam, energi dan mineral," sebut Firli.
"Karenanya KPK tawarkan tangani dan lakukan pembasmian, penangkalan korupsi pada bidang energi baru dan terbarukan," katanya.